Berangkat dari semboyan Presiden Jokowi yakni, “Membangun Dari Pinggiran”, pembangunan infrastruktur kian tak terbendung. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi berkomitmen membangun infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur yang buruk berakibat pada tingginya biaya ekonomi. Kenaikan biaya transportasi dengan dalih infrastruktur yang buruk bisa memicu kenaikan harga bahan pokok. Hal ini sangat terasa di daerah-daerah pelosok Indonesia.
Jika pada pemerintahan terdahulu, pembangunan nasional kesannya selalu berorientasi Jawa-sentris, maka Jokowi menghilangkan dikotomis itu. Jokowi melakkukan pembangunan dengan orientasi Indonesia–sentris. Tidak ada lagi daerah yang di-anakemaskan dan di-anaktirikan. Pembangunan disamaratakan, sesuai kebutuhan dan potensi di tiap daerah.
Sebagai gambaran, berikut akan saya paparkan data-data mengenai rencana pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK, dan pembangunan infrastruktur yang menyasar daerah Indonesia Timur.
Rencana dan Pencapaian Infrastruktur Era Presiden Jokowi
Tercatat bahwa antara tahun 2014-2016, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan.
Bahkan Jokowi menegaskan bahwa, di bawah pemerintahannya, kereta api bukan hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tahun 2015 lalu, pemerintah telah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 kilometer spoor.
Jika pada pemerintahan terdahulu, pembangunan nasional kesannya selalu berorientasi Jawa-sentris, maka Jokowi menghilangkan dikotomis itu. Jokowi melakkukan pembangunan dengan orientasi Indonesia–sentris. Tidak ada lagi daerah yang di-anakemaskan dan di-anaktirikan. Pembangunan disamaratakan, sesuai kebutuhan dan potensi di tiap daerah.
Sebagai gambaran, berikut akan saya paparkan data-data mengenai rencana pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK, dan pembangunan infrastruktur yang menyasar daerah Indonesia Timur.
Rencana dan Pencapaian Infrastruktur Era Presiden Jokowi
Tercatat bahwa antara tahun 2014-2016, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan.
Bahkan Jokowi menegaskan bahwa, di bawah pemerintahannya, kereta api bukan hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tahun 2015 lalu, pemerintah telah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 kilometer spoor.
Pemerintah juga membangun kereta untuk transportasi perkotaan. Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan commuter line. Terkhusus mengenai tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung infrastruktur pendukung, ikut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil.
Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada 2019. Pemerintah juga akan menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada 2015 dan 30 kapal pada 2016.
Di sektor penerbangan, Jokowi juga mengklaim mempercepat pembangunannya. Tahun 2016, sebanyak sembilan bandara dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi. Sebanyak 6 bandara di antaranya resmi beroperasi. Sementara itu, terkait penyediaan listrik, pemerintah menargetkan realisasi program 35.000 megawatt.
Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Timur
Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas demi pemerataan di seluruh Indonesia terus dilakukan. Termasuk pembangunan Jalan Trans Papua yang ditargetkan dapat tersambung seluruhnya pada 2018-2019 mendatang.
Jalan Trans Papua dirancang sepanjang 4.330,07 kilometer. Hingga akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer. Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun 2016 mencapai 231,27 kilometer, untuk tahun 2017 akan ada penambahan jalan baru 143,35 kilometer.
Menteri PUPR, Basuki Hadimulio, menuturkan, salah ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 kilometer yang ditargetkan tersambung tahun ini. (Sumber)
Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 kilometer, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 kilometer. Sedangkan tahun 2017 akan dibangun 8 kilometer jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 kilometer sudah tembus.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di NTT meliputi pembangunan bendungan untuk irigasi, jalan raya, bandara dan pelabuhan laut. Jalan lingkar luar perbatasan atau dikenal dengan istilah “Sabuk Merah”, mencapai 177 kilometer. Juga pembangunan Pos Lintas Batas Luar Negeri dibangun fisiknya.
Total bendungan baru yang akan dibangun berjumlah 49 bendungan dan 7 di antaranya ada di NTT. Sementara daerah lainnya, rata-rata hanya dibangun 2-3 bendungan.
Sementara itu, untuk tahun 2017, Propinsi NTT mendapat kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur senilai 2,7 Triliun. “Dana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sekitar Rp800 miliar,” Ujar Kepala Dinas PUPR NTT, Andre W Koreh di Kupang. Selengkapnya di sini.
Presiden Jokowi Tuai Pujian
Pembangunan infrastruktur yang masif ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ini suatu hal yang wajar, sebab infrastruktur adalah bentuk pembangunan yang berorientasi fisik. Bisa dilihat bentuk nyata. Oleh karenanya, menjadi wajar jika kemudian Jokowi mendapat pujian untuk itu.
Sebabagaimana diberitakan dalam Tempo, Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mengapresiasi keseriusan Presiden Joko Widodo dalam membuka isolasi wilayah pedalaman Papua melalui pembangunan berbagai infrastruktur. Seperti jalan raya, lapangan terbang, dan kebijakan-kebijakan lainnya di bidang pembangunan.
“Masyarakat Papua harus mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua. Sudah seharusnya Pemerintah Daerah di Papua seirama dengan Pusat untuk bersama-sama meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua,” kata Manufandu.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk negara Kolumbia itu menilai dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, Presiden Jokowi-lah yang paling sering berkunjung ke Papua. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua bahkan jauh lebih sering dibanding dengan daerah lain di Indonesia.
Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada 2019. Pemerintah juga akan menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada 2015 dan 30 kapal pada 2016.
Di sektor penerbangan, Jokowi juga mengklaim mempercepat pembangunannya. Tahun 2016, sebanyak sembilan bandara dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi. Sebanyak 6 bandara di antaranya resmi beroperasi. Sementara itu, terkait penyediaan listrik, pemerintah menargetkan realisasi program 35.000 megawatt.
Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Timur
Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas demi pemerataan di seluruh Indonesia terus dilakukan. Termasuk pembangunan Jalan Trans Papua yang ditargetkan dapat tersambung seluruhnya pada 2018-2019 mendatang.
Jalan Trans Papua dirancang sepanjang 4.330,07 kilometer. Hingga akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer. Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun 2016 mencapai 231,27 kilometer, untuk tahun 2017 akan ada penambahan jalan baru 143,35 kilometer.
Menteri PUPR, Basuki Hadimulio, menuturkan, salah ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 kilometer yang ditargetkan tersambung tahun ini. (Sumber)
Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 kilometer, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 kilometer. Sedangkan tahun 2017 akan dibangun 8 kilometer jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 kilometer sudah tembus.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di NTT meliputi pembangunan bendungan untuk irigasi, jalan raya, bandara dan pelabuhan laut. Jalan lingkar luar perbatasan atau dikenal dengan istilah “Sabuk Merah”, mencapai 177 kilometer. Juga pembangunan Pos Lintas Batas Luar Negeri dibangun fisiknya.
Total bendungan baru yang akan dibangun berjumlah 49 bendungan dan 7 di antaranya ada di NTT. Sementara daerah lainnya, rata-rata hanya dibangun 2-3 bendungan.
Sementara itu, untuk tahun 2017, Propinsi NTT mendapat kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur senilai 2,7 Triliun. “Dana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sekitar Rp800 miliar,” Ujar Kepala Dinas PUPR NTT, Andre W Koreh di Kupang. Selengkapnya di sini.
Presiden Jokowi Tuai Pujian
Pembangunan infrastruktur yang masif ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ini suatu hal yang wajar, sebab infrastruktur adalah bentuk pembangunan yang berorientasi fisik. Bisa dilihat bentuk nyata. Oleh karenanya, menjadi wajar jika kemudian Jokowi mendapat pujian untuk itu.
Sebabagaimana diberitakan dalam Tempo, Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mengapresiasi keseriusan Presiden Joko Widodo dalam membuka isolasi wilayah pedalaman Papua melalui pembangunan berbagai infrastruktur. Seperti jalan raya, lapangan terbang, dan kebijakan-kebijakan lainnya di bidang pembangunan.
“Masyarakat Papua harus mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua. Sudah seharusnya Pemerintah Daerah di Papua seirama dengan Pusat untuk bersama-sama meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua,” kata Manufandu.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk negara Kolumbia itu menilai dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, Presiden Jokowi-lah yang paling sering berkunjung ke Papua. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua bahkan jauh lebih sering dibanding dengan daerah lain di Indonesia.
“Itu artinya beliau mencintai Papua sehingga tak henti-hentinya beliau selalu datang ke Papua,” ujar Manufandu.
Tokoh Papua ini menilai Presiden Jokowi ingin memastikan semua program untuk mempercepat pemerataan pembangunan Papua bisa terlaksana dengan baik. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan raya, bandara, pelabuhan, ketersediaan energi listrik, penerapan program BBM Satu Harga. Begitu juga dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Mantan Staf Khusus di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak mengingkari fakta bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, wilayah Pegunungan Tengah Papua yang begitu sulit kondisi geografisnya dan mengalami ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan yang sangat lebar dengan daerah lain terutama di luar Papua mendapat perhatian prioritas.
Berbagai infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan lapangan terbang kini dibangun di wilayah Pegunungan Tengah Papua seperti ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Kenyam Kabupaten Nduga menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya sejauh ratusan kilometer.
Di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan kini terus menggenjot pembangunan sejumlah bandara di pedalaman Papua seperti Bandara Wamena, Bandara Dekai Yahukimo, Bandara Ilaga, Bandara Kenyam, Bandara Asmat, Bandara Timika, Bandara Wagete, Nabire dan lainnya.
Tak hanya tokoh Papua yang melontarkan pujian, Antropolog dari Kupang juga ikut mengapresiasi. Antropolog dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, Ph.D.
Mantan Staf Khusus di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak mengingkari fakta bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, wilayah Pegunungan Tengah Papua yang begitu sulit kondisi geografisnya dan mengalami ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan yang sangat lebar dengan daerah lain terutama di luar Papua mendapat perhatian prioritas.
Berbagai infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan lapangan terbang kini dibangun di wilayah Pegunungan Tengah Papua seperti ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Kenyam Kabupaten Nduga menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya sejauh ratusan kilometer.
Di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan kini terus menggenjot pembangunan sejumlah bandara di pedalaman Papua seperti Bandara Wamena, Bandara Dekai Yahukimo, Bandara Ilaga, Bandara Kenyam, Bandara Asmat, Bandara Timika, Bandara Wagete, Nabire dan lainnya.
Tak hanya tokoh Papua yang melontarkan pujian, Antropolog dari Kupang juga ikut mengapresiasi. Antropolog dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, Ph.D.
“Melihat geliat pembangunan infrastrutkur maupun lintas sektor lainnya di wilayah timur Indonesia maka tidak berlebihan jika saya katakan Pemerintahan Jokowi telah merombak mitos sentralisasi pembangunan yang sebelumnya hanya fokus di wilayah barat”, Ujar Pater Gregorius Neonbasu. (Sumber)
Rohaniawan Katolik yang juga adalah Ketua Dewan Riset Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur itu, menyatakan bahwa unsur pemerataan pembangunan dalam tema Hari Kebangkitan Nasional itu sudah mulai tampak dari maraknya realisasi pembangunan infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan listrik untuk kawasan timur Indonesia.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, memang secara umum Indonesia merupakan negara yang besar (penduduk) dan sangat luas secara geografik. Dampaknya, jika strategi pembangunan tidak sesuai dengan panduan atau pola umum tertentu, maka akibatnya daerah-daerah akan semakin terpojok.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, memang secara umum Indonesia merupakan negara yang besar (penduduk) dan sangat luas secara geografik. Dampaknya, jika strategi pembangunan tidak sesuai dengan panduan atau pola umum tertentu, maka akibatnya daerah-daerah akan semakin terpojok.
0 comments:
Post a Comment