Jokowi Menggebrak, Anies Baswedan Ngeper

Jokowi menggebrak alam bawah sadar para oknum politisi busuk, birokrat kotor dan para kaum intoleran radikal yang selama ini terlena  melakukan semau-maunya mereka seolah-olah negara ini tidak ada yang jaga, maka Anies Baswedan pun angkat bicara menanggapi komitmen Presiden Jokowi yang akan gebuk dan tendang golongan-golongan pemecah belah persatuan bangsa dan ormas-ormas radikal yang anti Pancasila.

“Di Indonesia ini kalau melanggar aturan harusnya diapain, ya kalau melanggar aturan ditindak, tindakannya tindakan hukum juga,” ujar Anies Baswedan.

Menurut Anies, Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga instrumennya hukum. Jika ada yang melanggar aturan, tentu penegak hukum harus bergerak karena tugas mereka menegakkan hukum.

Tanggapan Anies Baswedan terhadap Jokowi tidak segarang pernyataan-pernyataannya terhadap apa yang diucapkan Ahok. Statement-statementnya terhadap Ahok sangat vulgar, tajam dan kasar, tapi sama Jokowi dia ngeper tidak berani yang tajam-tajam. Mungkin takut kena gebuk dan kena tendangan dari Jokowi.

Saat diumpan wartawan soal istilah gebuk yang pernah diucapkan Presiden Soeharto di akhir masa jabatannya, Anies Baswedan juga tidak berani kecam dan skak mat Jokowi seperti yang biasa dia lakukan terhadap Ahok selama masa pilpres DKI 2017.

Anies Baswedan cuma bilang bahwa sepertinya dia pernah dengar istilah itu. Padahal, bisa jadi, dalam hatinya dia ingin sekali bilang jangan semen-mena asal main gebuk dan main tendang, ini negara demokratis bukan negara otoriter, tapi karena sudah kadung ngeper sama jokowi, Anies Baswedan tidak berani kritik keras terhadap gebrakannya Jokowi.

“Iya rasanya pernah dengar memang kata itu, tapi kalau saya sih pokoknya melanggar hukum maka penegak hukum saja yang bergerak,” ujar Anies basa-basi.

Ya begitulah tipikal munafiqun. Lihat saja pada turbulensi politik selama pilkada DKI 2017, politisasi rumah ibadah dengan penebaran sentimen kebencian, stigma kafirun, pribumi dan non-pribumi, anti Cina dan lain sebagainya sebagai bagian dari manifestasi politik adu domba agama karena sangat bernafsu ingin jadi Gubernur DKI Jakarta.

Penyebaran politik kebencian dengan menggunakan sentimen agama dan rasialisme sebagai senjata ampuh yang diusung Anies Baswedan menuju DKI 1. Langkah politik yang tidak lazim itu membuatnya berhasil menipu mayoritas warga kecil yang tingkat pendidikannya rendah alias sekolah kurang. Dan dia berhasil.

Dampak buruk berupa kegaduhan, intoleransi dan radikaliame serta semakin meruncingnya benturan antar umat beragama tidak dia pikirkan,  pokoknya jadi Gubernur DKI dulu. Urusan rekonsiliasi itu urusan belakangan. Enak benar.

Hasilnya, ia sukses terpilih menjadi Gubernur DKI dengan jualan ayat dan mayat dan mengusung semboyan dialog dan keberpihakan terhadap kaum rasis, intoleran dan radikal tanpa perlu capek-capek membangun sistem demokrasi yang sehat.

Dampak buruk yang telah berhasil dia lakukan dalam pilkada DKI yaitu penebaran kebencian dengan peluru agama, ras, maupun perseteruan golongan telah menghancurkan jangkar sosial di mana-mana, bukan hanya di Jakarta saja, akan tetapi juga meluas ke seluruh pelosok negeri.

Gebrakan Jokowi yang akan gebuk dan tendang golongan dan kaum perusuh bangsa membuat Anies Baswedan ngeper karena perbuatannya yang mengobok-ngobok bangsa ini selama pilkada DKI 2017 dengan kampanye berbalut ras dan agama serta provokasi, adu domba dan kebencian.

Ngepernya Anies Baswedan terhadap Jokowi tentu saja beralasan karena sebelumnya pada tanggal 16 Mei 2017, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka untuk membuat komitmen bersama menjaga persatuan NKRI, mempertahankan dan  memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul harus sejalan dengan koridor hukum, Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jokowi dengan tegas meminta untuk menghentikan gesekan antar kelompok di masyarakat dengan tidak saling menghujat, tidak saling menjelekan, memfitnah dan saling menolak. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.

Presiden Jokowi juga telah perintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Anies Baswedan pun ngeper dan hanya basa-basi bahwa di Indonesia ini kalau melanggar aturan dan melanggar hukum harus ditindak karena Indonesia ini adalah negara hukum.

Mungkin Anies Baswedan lupa bahwa kasus pelanggaran hukumnya masih nyantol di Polda Metro Jaya atas kasus fitnahnya soal manipulasi data penggusuran di Jakarta. Karena Indonesia ini negara hukum, seperti kata Anies, maka dia harus segera ditindak dan diproses secara hukum. Bukankah begitu?

Ya kura-kura begitu.