Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini sudah dikomunikasikan bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berada di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
"Reklamasi tidak khusus (dibahas dengan Ahok), tapi waktu di (Rutan) Cipinang itu disampaikan bahwa kebijakan kita tetap," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).
Djarot menegaskan tidak akan menghapus kontribusi tambahan pada pengembang sebesar 15 persen. Djarot justru memperjuangkan kontribusi tambahan tersebut ke DPRD DKI dalam bentuk raperda.
"Artinya kalau sampai tetap reklamasi, itu kewajiban dan kontribusi tambahan 15 persen yang kita perjuangkan itu tetap," ujar Djarot.
Aturan kontribusi tambahan 15 persen menurutnya harus dimasukkan dalam raperda reklamasi agar dapat dipertanggungjawabkan.
"Itu masuk raperda dan tertulis. Kita ingin semuanya di Jakarta tertulis, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi transaksi 'di bawah meja, di bawah tangan'," tegas Djarot.
Dia juga sudah mendesak Bappeda DKI dan Biro Hukum DKI untuk menyiapkan aturan soal reklamasi tersebut. Jika kepemimpinan berganti, Djarot menyerahkan permasalahan reklamasi ke gubernur selanjutnya.
"Enggak tahu, itu kan beliau nanti (Anies-Sandiaga). Tapi ya ini semangat kami, tekad kami bukan untuk kami, tapi untuk warga Jakarta," kata Djarot.
"Reklamasi tidak khusus (dibahas dengan Ahok), tapi waktu di (Rutan) Cipinang itu disampaikan bahwa kebijakan kita tetap," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).
Djarot menegaskan tidak akan menghapus kontribusi tambahan pada pengembang sebesar 15 persen. Djarot justru memperjuangkan kontribusi tambahan tersebut ke DPRD DKI dalam bentuk raperda.
"Artinya kalau sampai tetap reklamasi, itu kewajiban dan kontribusi tambahan 15 persen yang kita perjuangkan itu tetap," ujar Djarot.
Aturan kontribusi tambahan 15 persen menurutnya harus dimasukkan dalam raperda reklamasi agar dapat dipertanggungjawabkan.
"Itu masuk raperda dan tertulis. Kita ingin semuanya di Jakarta tertulis, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi transaksi 'di bawah meja, di bawah tangan'," tegas Djarot.
Dia juga sudah mendesak Bappeda DKI dan Biro Hukum DKI untuk menyiapkan aturan soal reklamasi tersebut. Jika kepemimpinan berganti, Djarot menyerahkan permasalahan reklamasi ke gubernur selanjutnya.
"Enggak tahu, itu kan beliau nanti (Anies-Sandiaga). Tapi ya ini semangat kami, tekad kami bukan untuk kami, tapi untuk warga Jakarta," kata Djarot.
0 comments:
Post a Comment