Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan kembali mencecar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat lanjutan komisi II. Bahkan Arteria menjelaskan akan melaporkan KPU RI ke Polisi.
Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu, Arteria kembali menyoroti proses pemilihan kepala daerah di Papua khususnya Tolikara. Ia menganggap KPU tidak menindaklanjuti laporan dari panwas setempat.
"Kita akan polisikan KPU yang tidak menjalankan rekomendasi," kata Arteria saat rapat dengar pendapat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu, Arteria kembali menyoroti proses pemilihan kepala daerah di Papua khususnya Tolikara. Ia menganggap KPU tidak menindaklanjuti laporan dari panwas setempat.
"Kita akan polisikan KPU yang tidak menjalankan rekomendasi," kata Arteria saat rapat dengar pendapat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro membalas ucapan Anggota DPR Komisi ISI tersebut. Juri mempersilahkan Arteria jika ingin mempolisikan KPU RI.
"Silakan, ya kita tunggu saja sebagai warga negara yang baik menghormati proses hukum dan kita tunggu apa benar benar dilaporkan atau tidak," ujar Juri ketika dimintai konfirmasi.
Usai rapat Arteria mengkonfirmasi, bukan dirinya yang akan melaporkan KPU RI. Tetapi pihak KPU Tolikara lah yang akan melaporkan.
"Kita akan minta temen-temen KPU Tolikara mengajukan laporan polisi terkait dengan keterangan palsu di persidangan, itu tertulis loh, hukumannya jelaskan 7 tahun," jelas Arteri.
Arteri juga meminta KPU memaparkan fakta yang ada bila dilapangan terjadi sebuah kecurangan. Hal ini untuk membangun peradaban melalui suara institusi kenegaraan.
"KPU tidak boleh memberikan fakta yang menyesatkan baik KPU Kota, Kabupaten maupun KPU provinsi. Mereka wajib hukumnya untuk memaparkan fakta apa adanya, yang apa yang ia lihat yang dia dengar, yang dialami sendiri," kata Arteria saat ditemui.
Sebagai anggota DPR RI komisi II ia mengatakan ingin mengontrol semua proses pilkada sampai tuntas. Maksud tuntasnya sampai dengan persidangan MK dan pelantikan.
"Kita koreksi ada di putusan MK lagi berjalan kalau itu ternyata faktanya bohong, kita koreksi itu. Sehingga nantinya MK akan jernih untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini. Kami juga menyarankan dan menantang apabila ada dalil kami yang bohong silakan polisi kan kami," ujarnya.
"Tapi kalau kenyataan memang ada teman-teman yang melakukan kebohongan mengatasnamakan institusi KPU Kabupaten ya kamu juga, saya minta apa teman-teman untuk segera memproses ini kita akan melakukan upaya hukum Kepolisian," sambungnya.
Terkait beberapa pelanggaran yang terjadi di daerah, Teri meminta KPU mengajukan laporan dan memeriksa bila ada keterangan palsu. Menurutnya hukum yang ada jelas dan tertulis.
"Silakan, ya kita tunggu saja sebagai warga negara yang baik menghormati proses hukum dan kita tunggu apa benar benar dilaporkan atau tidak," ujar Juri ketika dimintai konfirmasi.
Usai rapat Arteria mengkonfirmasi, bukan dirinya yang akan melaporkan KPU RI. Tetapi pihak KPU Tolikara lah yang akan melaporkan.
"Kita akan minta temen-temen KPU Tolikara mengajukan laporan polisi terkait dengan keterangan palsu di persidangan, itu tertulis loh, hukumannya jelaskan 7 tahun," jelas Arteri.
Arteri juga meminta KPU memaparkan fakta yang ada bila dilapangan terjadi sebuah kecurangan. Hal ini untuk membangun peradaban melalui suara institusi kenegaraan.
"KPU tidak boleh memberikan fakta yang menyesatkan baik KPU Kota, Kabupaten maupun KPU provinsi. Mereka wajib hukumnya untuk memaparkan fakta apa adanya, yang apa yang ia lihat yang dia dengar, yang dialami sendiri," kata Arteria saat ditemui.
Sebagai anggota DPR RI komisi II ia mengatakan ingin mengontrol semua proses pilkada sampai tuntas. Maksud tuntasnya sampai dengan persidangan MK dan pelantikan.
"Kita koreksi ada di putusan MK lagi berjalan kalau itu ternyata faktanya bohong, kita koreksi itu. Sehingga nantinya MK akan jernih untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini. Kami juga menyarankan dan menantang apabila ada dalil kami yang bohong silakan polisi kan kami," ujarnya.
"Tapi kalau kenyataan memang ada teman-teman yang melakukan kebohongan mengatasnamakan institusi KPU Kabupaten ya kamu juga, saya minta apa teman-teman untuk segera memproses ini kita akan melakukan upaya hukum Kepolisian," sambungnya.
Terkait beberapa pelanggaran yang terjadi di daerah, Teri meminta KPU mengajukan laporan dan memeriksa bila ada keterangan palsu. Menurutnya hukum yang ada jelas dan tertulis.
Selamat Datang Di CMDPOKER
AGEN POKER TERBAIK,DAN TERPERCAYA DI INDONESIA
6 GAMES Dalam 1 ID :
- Texas Poker
- DOmino QQ
- Bandar ceme
- Live poker
- Capsa Susun
- Ceme keliling
MAU MENCOBA SENSASI MENJADI BANDAR ?
Kunjungi Web kami di WWW.CMDPOKER.COM
100% PLAYER VS PLAYER (NO ROBOT)
Minimal DP : Rp. 25.000,-
Minimal WD : Rp. 50.000,-
====================================
Promo Hot CMDPOKER :
- New Member Bonus Depo 20%
- Setiap Deposit Bonus Depo 5%
- BONUS REFERRAL 20% + 10%
- BONUS CASHBACK 0.3% - 0,5%
====================================
Play Now At CMDPOKER
CONTACT US :
LINE : cmdpoker
YM : CMDPOKER
Pin BB : D611AAD7
0 comments:
Post a Comment