Angket DPR Dianggap Bertujuan untuk Ganggu Konsentrasi KPK

Enam LSM melaporkan Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah ke KPK karena dianggap menghalangi proses penegakan hukum dalam kasus e-KTP. Direktur Pusat Studi Konstitusi(PUSaKO) UNAND, Feri Amsari mengatakan tindakan Fahri saat mengetuk palu adalah perbuatan cacat hukum.

"Ada 25 orang pengusul angket, tapi kenapa hanya Fahri Hamzah yang dilaporkan? Saya mengurai bahwa fokus kita, karena satu tindakan Fahri cacat hukum, dalam Pasal 279 Peraturan DPR RI tentang tata tertib itu jelas," kata Feri di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IVD No.6, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).

Menurut Feri mekanisme pengambilan putusan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu dengan musyawarah mufakat dan kedua dilakukan pengambilan suara dengan cara voting. Namun tindakan Fahri mengetuk palu dianggap sebagai manipulasi kewenangan DPR dalam mengganggu kinerja KPK.

 "Itu sebabnya sebagian meninggalkan lokasi, ada 2 mekanisme, pertama musyawarah mufakat, dan kedua dilakukan voting, apakah dilakukan hak angket atau tidak," ujarnya.

"Tiba-tiba Fahri mengetuk palunya, seakan-akan resmi hak angket, nah ini kita duga memanipulasi kewenangan DPR untuk mengganggu kinerja KPK, kita menduga jangan-jangan Fahri Hamzah mengganggu proses penyidikan sebagai pimpinan sidang," imbuhnya.

Feri menduga ada tindakan secara teknik untuk mengganggu kinerja KPK. Feri menegaskan bahwa tugas membongkar informasi adalah tugas lembaga peradilan bukan lembaga legislatif.

"Proses sah atau tidaknya, kita menduga ini adalah cara teknik baru DPR untuk mengganggu kinerja KPK, menurut kita hak angket apalagi proses penyidikan perkara itu tidak diperbolehkan, karena tugas membongkar informasi adalah tugas lembaga peradilan bukan legislatif, KPK sudah membuktikan proses penyidikan di lembaga peradilan, jadi ini bukan kewenangan DPR," ungkapnya.

Feri menyampaikan bahwa keenam LSM ini melihat upaya yang terfokus pada satu orang yaitu pimpinan sidang, Fahri Hamzah. Fahri diduga melakukan tindakan Obstruction Of Justice dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Nomor 20 tahun 2001.

"Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemerikasaan akan dikenakan sanksi paling sedikit 3 tahun penjara," jelasnya.

"Itu konteksnya sesuai dengan untuk menghalangi proses ini, kemampuan Fahri Hamzah, lalu dia memainkan kekuatan itu yaitu palu sidang, dan menggangu konsentrasi KPK menyelesaikan perkara. Jadi dia menyalahgunakan agar bisa menggangu KPK dalam membongkar perkara e-KTP," sambungnya.

Feri juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Fahri ini adalah motif untuk mengganggu KPK, agar bisa membenarkan keinginan DPR dalam melakukan hak angket.

"Ini motifnya hanya menggangu KPK, perkara yang mereka inginkan bocornya sprindik itu hanya alasan saja, lumrahnya fokus hanya satu, agar bisa membenarkan keinginan DPR melakukan hak angket pada kasus ini," tutupnya.

LSM yang tergabung dalam pelaporan Fahri Hamzah ialah Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) UNAND, Komisi Pemantau Legislatif (Kopel), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Read More

Fahri Hamzah Cs Dilaporkan ke MKD Terkait Angket KPK

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik saat pengambilan keputusan hak angket KPK di sidang paripurna. Fahri merupakan pimpinan rapat paripurna DPR yang menyetujui usulan angket KPK.

Selain Fahri, tiga pimpinan DPR yaitu Setya Novanto, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan juga dilaporkan MAKI karena dianggap tidak menghalangi persetujuan hak angket di sidang paripurna. Sedangkan, Fadli Zon tidak dilaporkan karena memutuskan walk out (WO) bersama fraksi Gerindra.

"Maka dari itu pimpinan saya laporkan, dan turut teradu Pak Agus, Pak Taufik, Pak Novanto karena tidak mengingatkan. Fadli Zon tidak dilaporkan karena walk out. Saya juga minta MKD kopi salinan risalah rapat," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Boyamin menilai terjadi pelanggaran mekanisme pengambilan keputusan pada sidang paripurna pengesahan hak angket KPK. Musababnya, tidak dilakukan sistem voting ataupun aklamasi saat pengambilan keputusan.

"Melihat persidangan kemarin banyak yang janggal. Pertama, tidak dilakukan voting. Pengambilan keputusan itu 2 cara, aklamasi dan voting. Ketika kemarin bablas angine, pengambilan keputusan atas dasar apa?" ujar Boyamin.

Boyamin juga menganggap DPR menggulirkan hak angket di tengah kasus e-KTP yang ditangani KPK.

"Proses sedang berjalan, tiba-tiba dipotong dengan hak angket. DPR juga berlaku tidak adil kepada saya. Karena menurut saya fatal karena menyangkut mekanisme. Sederhana, karena tidak melakukan voting atau aklamasi. Lucu-lucuan saja, guyonan," jelas Boyamin..

Laporan Boyamin diterima sekretariat MKD sekitar pukul 12.30 WIB dengan nomor agenda 21/Pengaduan. Boyamin melampirkan 1 berkas pengaduan kepada MKD.

 

Read More

Zulkifli Hasan Cerita soal Agus-Sylvi dan Anies-Sandi di Pilgub DKI

Ketua umum PAN sekaligus ketua MPR Zulfkifli Hasan (Zulhas) bercerita soal majunya dua pasangan Pilgub DKI Jakarta, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurut Zulhas, awalnya tidak ada partai yang berminat mengusung Anies.

"Memang saya, calon saya kalah. Calon saya kan AHY sama Sylvi kan? Tapi begini, dulu kita udah janji Pak, karena dulu terus terang saudara Anies itu tidak ada yang mau. Ini saya buka rahasianya. Boleh cerita nggak? Biar jelas, gitu kan. Kita kan suka yang jelas-jelas terang gitu kan. Jadi dulu, calon itu Yusril, Sandi, sudah. Dihitung-hitung nggak menang. Sampai jam 12 malam sebelum pendaftaran, maka dicarilah kesepakatan 6 partai itu, enam partai itu kan Demokrat, PAN, PKB, PPP, Gerindra, PKS. Akhirnya dicari-cari, coba Chairul Tanjung barangkali," ujar Zulhas sebelum membuka sosialisasi 4 pilar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Setelah itu, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menawarkan Agus, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyanggupi tawaran SBY, asalkan Sandiaga diusung sebagai calon gubernur. Sandiaga sempat menemui Zulhas, dan menyatakan kesediaannya maju sebagai cawagub, tetapi ia menginginkan SBY bertemu Prabowo terlebih dahulu.

"Nah saya tau kalau Pak Prabowo, Pak SBY ketemu mesti ada jaminan 5 tahun selesai. Kira-kira itu pak isinya. Sehingga tak jadi ketemu. Sudah putus AHY. Di sini ya udah Sandi sama Mardani. Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang. Pak JK boleh nggak ngaku, saya dengar kok telponnya. Pak JK lah yang meyakinkan sehingga berubahlah," kata Zulhas.

Di saat itulah Prabowo menyetujui Anies sebagai cagub, akan tetapi kubu Cikeas sudah kadung mengusung Agus-Sylvi. Sehingga SBY dan Prabowo tidak berada dalam 1 koalisi.

"Tapi di sini udah kadung mau mengumumkan Pak Agus sama Sylvi, jam 2 pagi di sana baru putus akhirnya Anies diambil, Sandi jadi wakil. Tapi kesepakatan Pak, mana yang menang karena kita ingin perubahan Jakarta karena kita sudah nggak sanggup gubernur yang gaduh terus, sudah nggak sanggup dah kita. Orang Betawi bilang 'udah nggak tahan dah'. Jadi sepakat kita mesti ada gubernur baru, jadi kalau kita menang yang sana gabung, kalau sana menang kita yang gabung. Janji laki-laki," terang Zulhas.

Akhirnya, Pilgub DKI putaran pertama usai dan Agus-Sylvi tidak lolos ke putaran kedua. Di saat itulah, Zulhas mendatangi SBY menanyakan kelanjutkan koalisi pengusung Agus-Sylvi di putaran kedua. Demokrat pada akhirnya mengambil keputusan untuk nonblok pada putaran kedua. PAN juga sempat bertanya ke PKB dan PPP, tetapi saat itu kedua partai tersebut belum mengambil keputusan.

"Habis itu saya juga pergi ke Cak Imin (Ketum PKB, Muhaimin Iskandar). Cak gimana Cak, kita kan udah sepakat dulu. 'Aduh Pak Zul kita kan repot..begini..begini..paling tinggi netral lah'," kata Zulhas sambil menirukan ucapan Cak Imin.

"Ya sudah. Ketemu lagi Romi (Ketum PPP, Romahamurmuziy). Rom, gimana?," sambung Zulhas saat berdiskusi dengan Romi.

"Surat partainya belum keluar maksudnya. Masih belum ada keputusan Mahkamah Agung," ujar Zulhas.

"Saya ini sopir belum punya SIM (Surat Izin Mengemudi) jadi maklum saja lah," sambung Zulhas menirukan ucapan Romi.

Zulhas juga meminta pendapat jika PAN mendukung Ahok-Djarot kepada sejumlah ulama, sebelum akhirnya mendukung Anies-Sandi pada putaran kedua. Zulhas kemudian bercerita, semalam sebelum pencoblosan 19 April, ia mengaku sulit tidur. Ia juga meyakinkan ke Anies bahwa kemenangan sudah menanti walaupun SBY pesimis.

"Tapi saya bilang ke Anies, 'Nies, ini Anda akan menang walaupun Pak SBY bilang sulit menang. Mengapa Pak SBY bilang sulit menang? Karena Ahok tim suksesnya negara. Kata Pak SBY loh. Tapi menurut saya, Anda menang. Kenapa? Karena coblosannya tanggal 19. Loh ada urusan apa tanggal 19? Dulu guru saya selalu saya dikasih doa, nah ini doanya dari Quran, mukjizat. Kata guru saya mukjizat. Ini dari Quran kalimatnya. Saya selalu disuruh baca doa itu selalu 19 kali'," urainya.

Pada akhirnya, Anies-Sandiaga dinyatakan menang dalam Pilgub DKI putaran kedua. Anies-Sandiaga meraup perolehan suara 57,96 persen, sedangkan Ahok-Djarot memperoleh 42,04 persen.

Read More

Djarot Minta Sandiaga Belajar Sebelum Bikin Taaruf Massal di RPTRA

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin mengadakan taaruf massal bagi warga Jakarta yang melajang alias jomblo di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Mendengar hal itu, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat pun tertawa. Selama beberapa detik Djarot hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Djarot berpesan agar Sandiaga belajar soal fungsi RPTRA sebagai ruang terbuka publik.

"Waduh, waduh, waduh, jomblo itu belum punya pacar itu ya? Belum punya pasangan ya? Aduh jadi suruh belajar dululah fungsinya RPTRA itu apa," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Sandiaga menilai bahwa RPTRA minim kegiatan sehingga bisa dijadikan fasilitas bagi program taaruf massal ini. Djarot pun kembali tersenyum mendengarnya. Ia menyarankan agar Sandiaga kembali belajar dan meninjau langsung RPTRA.

"Waduh makanya suruh ke RPTRA, suruh koordinasi sama pengelola RPTRA ya," tambah Djarot.

Sebelumnya diberitakan, Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah mempersiapkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang sedang melajang. Sandiaga juga akan menggunakan taman RPTRA untuk memfasilitasi warga saling bertemu.

"Nanti di RPTRA kan sudah dibangun tapi kurang kegiatan. Gimana kalau adakan program taaruf, taaruf masal. Jadi mereka datang yang jomblo, terus ada kegiatan game misalnya, catur atau game bakiak sama-sama, lomba 17an Agustus juga," kata Sandiaga, Selasa (2/5).

Read More

Karangan Bunga Dibakar, Ahok: Itu Kan Rezekinya Pasukan Oranye

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan aksi pembakaran karangan bunga di depan Balai Kota pada perayaan Hari Buruh, kemarin. Menurut Ahok, sebenarnya karangan bunga yang ada adalah rezeki untuk pasukan oranye.

"Ya sayang saja dibakar ya. Padahal itu kan rezekinya pasukan oranye," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

"Saya sudah bilang minta dijual satunya Rp 50 ribu. Sayang kan dibakar," lanjut Ahok.

 Sebelumnya, sejumlah karangan bunga Ahok-Djarot di depan Balai Kota dibakar massa. Pembakaran terjadi saat buruh memperingati Hari Buruh Internasional.

Pembakaran karangan bunga dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, Senin (1/5/2017), persis di depan balai kota. Massa mengumpulkan sejumlah karangan bunga yang berjejer di Jl Medan Merdeka Selatan karena balai kota tak mampu lagi menampung.

Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api. Satpol PP dan pasukan oranye membersihkan sisa karangan bunga yang terbakar di jalan.

Read More

6 Pekerja Samsung Tewas Tertimpa Crane di Korea Selatan

Enam pekerja Samsung tewas dalam kecelakaan crane di galangan kapal di Korea Selatan (Korsel). Saat kejadian, para pekerja tengah mengerjakan proyek konstruksi senilai US$ 500 juta untuk perusahaan raksasa energi Prancis, Total.

Dalam peristiwa itu, dua crane bertabrakan di galangan kapal yang berada di pelabuhan Geoje, tempat berlangsungnya proyek tersebut. Akibatnya, bagian crane berukuran 60 meter berbobot 32 ton itu jatuh menimpa tempat istirahat para pekerja di bawahnya.

Enam orang tewas dan 25 orang luka-luka dalam peristiwa yang terjadi pada Senin (1/5/2017) waktu setempat. Seluruh pekerja tersebut tengah mengerjakan proyek untuk Total, yang dipesan pada Desember 2012. Galangan kapal itu dioperasikan oleh Samsung Heavy Industries, bagian dari raksasa Samsung Group, konglomerasi terbesar di Korea Selatan.

Atas musibah itu, Presiden Samsung Heavy Industries, Park Dae-Young menyampaikan permohonan maaf untuk para korban dan keluarga mereka. Dia pun berjanji akan memberikan dukungan penuh bagi mereka yang menjadi korban.

"Kami akan menyelidiki secara menyeluruh penyebab kecelakaan dan bertanggung jawab," ujar Park dalam statemen yang dibacakan oleh Kim Hyo-Seop, kepala galangan kapal Geoje, yang membungkuk di depan kamera televisi seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/5/2017).

Dikatakannya, pihak Samsung meyakini kecelakaan ini terjadi akibat adanya masalah komunikasi antara para pengemudi crane dan orang yang bertanggung jawab memberikan tanda. Para pengemudi crane di galangan kapal tersebut sangat bergantung pada walkie-talkie untuk mendengarkan instruksi.

Menurut kantor berita Yonhap mengutip seorang pejabat perusahaan, Samsung tidak pernah mengalami kecelakaan besar selama beberapa tahun terakhir. Insiden ini pun menjadi pukulan baru bagi kelompok usaha besar tersebut.

Atas kejadian itu, kepolisian menyatakan bahwa 12 pengemudi crane tengah diselidiki terkait kemungkinan kesalahan operasional atau pelanggaran aturan keselamatan. 

Read More

Foto Tahanan Perempuan AS Bermata Hitam Pekat Beredar Viral

Foto baku penahanan atau 'mugshot' seorang perempuan di South Carolina, AS, menarik perhatian karena warna bola matanya yang hitam pekat.

Foto mugshot umumnya diambil kepolisan setelah pemeriksaan tersangka pada database pengenalan wajah.

Morgan Joyce Varn, 24 tahun, ditangkap setelah ia menodongkan senjata kepada seorang lelaki yang dia undang ke rumahnya, dan ia rampok, kata Kantor Sheriff Lancaster County.

Ia didakwa telah melakukan perampokan bersenjata, penculikan, dan pengrusakan harta benda seseorang.

Tidak diketahui jelas apakah ia menjalani prosedur untuk menato bola matanya, atau apakah memakai lensa kontak khusus.

Sebuah situs berita di Las Vegas mengunggah foto tersebut ke dalam akun Facebook-nya dengan judul: "Inilah foto mugshot yang akan menghantui mimpi buruk Anda."

"Dukun pengusir roh jahat dibutuhkan secepatnya," ujar salah seorang netizen.

Varn dan dua orang lainnya ditangkap Senin malam lalu, di komunitas Indian Land setelah terlibat dikepung selama berjam-jam oleh polisi bersenjata.

 

Read More